9 Peraturan Turunan UU Penyandang Disabilitas

Promo menarik pada undian Data SGP 2020 – 2021.

Perlindungan serta pemenuhan hak warga negara telah menjadi bagian dari tugas pemerintah, tak terkecuali penyandang disabilitas. Menurut Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia, pemerintah telah melakukan tugas dan amanahnya sesuai Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

“Pemerintah Republik Indonesia di bawah pemerintahan Bapak Joko Widodo telah melakasanakan perintah dan amanah Undang-Undang No 8 Tahun 2016 telah mengesahkan 9 kebijakan sebagai peraturan turunan dari turunan dari Undang-Undang Nomor 8, ” kata Angkie dalam lembaga diskusi Denpasar 12 secara daring, Rabu (2/12).

Baca juga: Mahasiswa Diajak Manfaatkan Peluang Usaha di Masa Pandemi

Menurutnya, payung hukum tersebut dasar dibutuhkan oleh penyandang disabilitas supaya bisa bergerak apalagi dalam kedudukan pandemi saat ini.

Kesembilan kebijakan peraturan tersebut yakni:

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Disabilitas.
  2. Pemerinatuh Pemerintah Nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas di Proses Peradilan.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas kepada Pemukiman Pelayanan Publik dari Kesedihan bagi Penyandang Disabilitas.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabiltas Bidang Ketenagakerjaan.
  7. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
  8. Perpres No 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas.
  9. Ratifikasi Perjanjian Universal yang diatur Perpres Nomor satu tahun 2020 tentang Pengesahan Traktat Marrakesh untuk Fasilitas Akses atas Ciptaan yang dipublikasikan bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan adtau Disabilitas dalam Membaca Karya Cap.

Menurut Angkie peraturan yang telah disahkan oleh Presiden Jokowi tersebut harus dibuatkan turunan lagi ke dalam Peraturan Menteri, dalam situasi ini Kementerian Dalam Negeri & Kementerian Sosial.

Peraturan menteri ini menurutnya dapat terintegrasi sejalan dengan petunjuk hukum internasional; tentang Hak Dasar Manusia yang berdasarkan penghormatan, pelestarian dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. (H-3)

Scroll Up