KPK Duga Uang OTT Bupati Banggai Laut untuk Serangan Fajar

Dapatkan promo member baru Pengeluaran SGP 2020 – 2021.

UANG sebanyak Rp2 miliar disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo. Uang itu dicurigai akan digunakan untuk serangan fajar saat pencoblosan pemilihan kepala daerah (Pilkada) sinkron.

“Kemungkinan digunakan arti di dalam kaidah yang sering kita dengar dengan serangan fajar dan lain sebagainya. Itu barang kali indikasinya ke situ, ” kata Wakil Pemimpin KPK Nawawi Pomolango di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (4/12).

KPK butuh pendalaman lebih lanjut untuk membuktikan kecurigaan itu. Nantinya, para tersangka dan kurang saksi lain akan dikonfirmasi untuk dugaan pengumpulan uang untuk pembelian suara rakyat.

Baca juga: Hukuman Bupati Banggai Bahar Bisa Diperberat karena Pandemi

“Tetapi isyarat awal ini dimaksudkan untuk cara pemenangan di dalam kampanye itu sudah ada, ” ujar Nawawi.

Enam orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini dengan tiga orang sebagai penerima. Tiga orang penyambut yakni Wenny; orang kepercayaan Tumenggung Recky Suhartono Godiman (RSG); dan Direktur PT Raja Muda Indonesia Hengky Thiono (HTO).

Kemudian tiga orang pemberi yakni Komisaris PT Bentuk Bangkep Persada Hedy Thiono (HDO); Direktur PT Antamusa Karyatama Mandiri Dzufri Katili (DK); dan Direktur PT Andronika Putra Delta, Andreas Hongkoriwang (AHO).

Para penerima disangkakan menentang Pasal 12 huruf a ataupun Pasal 12 huruf b ataupun Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Aksi Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tarikh 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara itu, para sponsor disangkakan melanggar Pasal 5 bagian 1 huruf a atau Bab 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan akan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Manipulasi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (OL-1)

Scroll Up