KPK Kembali Dalami Pengajuan Anggaran Order di Indramayu

Jackpot hari ini Result HK 2020 – 2021.

BAYARAN Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa saksi dalam kasus dugaan suap pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu tahun 2019. Sebab empat saksi yang dipanggil hanya satu orang yang hadir.

Pelaksana suruhan (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan saksi yang terlihat yakni mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hidayat Royani. KPK dalami prosedur pengajuan anggaran order dari Hidayat.

“Saksi didalami keterangannya terpaut proses mekanisme pengajuan dan pengkajian anggaran kegiatan atau proyek yang sumbernya dari bantuan keuangan daerah untuk Kabupaten Indramayu, ” cakap Ali di Jakarta, Rabu (23/12).

KPK juga mendalami beberapa aliran biaya yang diduga dinikmati oleh bagian DPRD Jawa Barat periode 2014-2019 dan 2019-2024 Abdul Rozaq Muslim yang saat ini berstatus simpulan. Fulus yang dinikmati oleh Abdul diduga diberikan dari beberapa bagian DPRD Provinsi Jawa Barat.

Sementara itu, dua saksi mangkir tanpa bukti yang jelas saat dimintai data oleh KPK. Dua saksi itu yakni mantan anggota DPRD Daerah Jawa barat Ali Wardana, dan Agus Welianto.

Baca juga: Penahanan dua Tersangka Jembatan Waterfront City Riau Diperpanjang

KPK mengultimatum mereka berdua untuk hadir dalam penjadwalan pemeriksaan berikutnya. Lembaga Antikorupsi itu tidak segan ‘menyeret’ dua orang itu ke Gedung Merah Putih KPK jika terus-terusan mangkir.

“KPK mengingatkan para saksi agar kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik KPK, ” tegas Ali.

Abdul ditetapkan sebagai tersangka hasil pengembangan perkara yang dilakukan penyidik KPK. Sebelumnya, KPK menetapkan empat karakter yang terjaring tangkap tangan KPK pada 15 Oktober 2019.

Keempatnya, yaitu Bupati Indramayu periode 2014-2019 Supendi, eks Kepala Dinas Pekerjaan Ijmal dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Indramayu Omarsyah, Kepala Bidang Pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Wempy Triyono, serta Carsa GANDAR.

Mereka telah divonis majelis hakim aksi pidana korupsi (Tipikor) dan telah berkekuatan hukum tetap.

Abdul diduga menerima uang sejumlah Rp8, 5 miliar secara bertahap dari pihak preman Carsa. Fulus itu sebagai konvensi fee hasil usaha Abdul memimpin Carsa, agar menggarap proyek pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu. (OL-2)

Scroll Up