Pemerintah Upayakan Universal Health Coverage untuk Seluruh Warga

Dapatkan promo member baru Pengeluaran SGP 2020 – 2021.

PEMERINTAH Indonesia terus berupaya mencapai cakupan kesehatan semesta atau universal health Coverage (UHC). Dengan tercapainya UHC, diharapkan seluruh masyarakat mempunyai kanal untuk kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan berkualitas dan efektif.

Dalam Sidang WHO Executive Board ke-144 2019, telah disepakati WHO 13th General Kalender of Work untuk dicapai di dalam 2023 oleh semua negara anggota WHO, termasuk Indonesia.

Target-target tersebut mencakup: 1) satu miliar orang mendapatkan manfaat UHC, 2) satu miliar orang lebih terlindungi dari kedaruratan kesehatan; dan 3) satu miliar orang menikmati hidup yang bertambah baik dan sehat.

Baca pula: Kemenag Pantau Teliti Penerapan Protokol Kesehatan di Ponpes

Upaya-upaya yang telah dilakukan sepanjang mulia dasawarsa terakhir dalam pembangunan kesehatan tubuh di Indonesia, sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, sudah sejalan dengan upaya-upaya yang dicanangkan di dalam Program Kerja WHO.

Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi mengatakan ada 3 outcomes target cakupan kesehatan seluruh, yaitu penyempurnaan akses terhadap penyajian kesehatan esensial (essential health services) yang berkualitas.

Selanjutnya, pengurangan jumlah karakter menderita kesulitan keuangan untuk kesehatan. Terakhir, penyempurnaan akses terhadap obat-obatan, vaksin, diagnostik, dan alat kesehatan tubuh essensial pada pelayanan kesehatan primer (primary health care).

“Pemerintah bersama umum berkomitmen untuk mencapai UHC supaya semua orang memiliki akses buat mendapatkan pelayanan kesehatan yang lengkap dan bermutu tanpa hambatan finansial. Pelayanan kesehatan dilakukan secara lengkap dengan mengarusutamakan pelayanan kesehatan pokok, ” ucap Oscar dalam Dialog Nasional Implementasi Program JKN, Sabtu (12/12) di Jakarta.

Beberapa waktu semrawut, lanjut Oscar, sempat terjadi kelalaian dalam mengartikan UHC di sedang masyarakat. UHC telah diartikan sebanding dengan cakupan kepesertaan semesta dengan mempunyai pengertian bila seluruh penduduk Indonesia telah menjadi peserta JKN maka cakupan kesehatan semesta dianggap telah tercapai.

Padahal, sebenarnya cakupan kesehatan semesta dinyatakan telah tercapai bila seluruh penduduk sudah memiliki kanal terhadap layanan kesehatan yang lengkap dan bermutu, baik upaya promotif, preventif, deteksi dini, pengobatan, rehabilitatif dan paliatif tanpa terkendala urusan biaya.

“Jadi jauh lebih kompleks dibanding sekedar kepesertaan jaminan pembiayaan kesehatan atau JKN. Cakupan Kesehatan Seluruh juga sangat berkaitan dengan Arah Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang mentargetkan bahwa pada tahun 2030 tak satupun orang yang tidak menikmati hasil pembangunan berkelanjutan (no one is left behind), ” ucap Oscar.

Adapun, lanjut Oscar, program Gadai Kesehatan Nasional (JKN/KIS) merupakan satu diantara upaya pemerintah dalam mewujudkan UHC. Program ini diselenggarakan oleh Awak Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tubuh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Garansi Sosial Nasional (SJSN).

Program JKN/KIS bertujuan untuk memberikan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan memberikan pelestarian finansial.

“Bisa kita lihat perkembangan lantaran tahun ke tahun cakupan kepesertaan JKN terus mengalami peningkatan, ” katanya.

Total cakupan peserta program JKN/KIS, per 1 Oktober 2020 telah mencapai 223, 4 juta roh dengan komposisi kepesertaan JKN adalah 43, 3% peserta PBI dan 16% peserta yang dibiayai negeri daerah serta sisanya 40, 7 % adalah peserta yang membalas iuran JKN.

Selama hampir tujuh tahun pelaksanaan program JKN/KIS, begitu banyak perkembangan keberhasilan serta permasalahan-permasalahan dengan terjadi di lapangan.

Ke depan, lanjutnya, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam rangka melahirkan UHC.

“Antara lain kelengkapan sarana infrastruktur di fasilitas kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, pemerataan pembagian SDM Kesehatan, pemanfaatan data serta sistem informasi, kecukupan anggaran, kemajuan iuran serta regulasi-regulasi yang memajukan perbaikan penyelenggaraan Program JKN, ” tandasnya. (OL-1)

Scroll Up