Politik dan Hukum

Promo menarik pada undian Data Sidney 2020 – 2021.

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar bekas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Angin Prayitno Aji mengenai dugaan penerimaan sejumlah uang dari pemeriksaan pajak.

KPK, Rabu (28/4), mengamati Angin sebagai saksi pada penyidikan kasus dugaan suap terkait dengan pemeriksaan fiskal 2016 dan 2017 di Direktorat Jenderal Pajak.

“Penyidik mengonfirmasi mengenai pengetahuan bukti soal dugaan adanya pengakuan sejumlah uang saat pemeriksaan perpajakan 2016 dan 2017 tersebut, ” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan formal, Kamis (29/4).

Membaca juga: Edhy Bantah Keterlibatan Prabowo Subianto dalam Kasus Ekspor Benur

Pemeriksaan Angin tersebut adalah penjadwalan ulang setelah tempat sebelumnya tidak menghadiri seruan pada Rabu (21/4) dengan alasan sakit.

Selain tersebut, kata dia, penyidik serupa mengonfirmasi terkait dengan suruhan pokok dan fungsi (tupoksi) Angin dalam melakukan penjagaan perpajakan
2016 serta 2017.

Ali mengatakan keterangan lengkap dari hasil penyeliaan Angin tersebut telah tertuang dalam Berita Acara Penelitian (BAP) yang akan dibuka dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Diketahui, KPK sedang melangsungkan penyidikan kasus dugaan suap pajak pada Ditjen Pajak. Dengan penyidikan itu, KPK telah menetapkan tersangka. Mengenai nilai suap yang terjadi mencapai sekitar puluhan miliar rupiah.

Pengumuman tersangka hendak disampaikan saat tim pemeriksa KPK telah melakukan cara paksa penangkapan atau penahanan para tersangka telah dikerjakan.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK juga telah menggeledah di beberapa lokasi bagaikan di Kantor PT Jhonlin Baratama di Kabupaten Negeri Bumbu, Kalimantan Selatan, Kamis (18/3), Kantor Pusat PT Bank Panin, Jakarta Induk, Selasa (23/3), dan Biro Pusat PT Gunung Madu Plantations di Provinsi Terkatung-katung, Kamis (25/3).

Dari tiga lokasi itu, diamankan bervariasi dokumen dan barang elektronik yang terkait kasus.

KPK juga kembali menggeledah Biro PT Jhonlin Baratama, Jumat (9/4), namun KPK tidak menemukan barang bukti karena diduga sengaja dihilangkan sebab pihak-pihak tertentu.

Selain itu, KPK juga telah meminta Ditjen Imigrasi Kementerian Kaidah dan HAM (Kemenkumham) buat mencegah ke luar kampung terhadap dua pejabat Ditjen Pajak yang diduga berperan suap, yaitu yang berinisial APA dan DR.

Selain itu, empat orang yang lain juga dicegah terkait urusan tersebut, yaitu RAR, AIM, VL dan AS. Pencegahan berlaku selama enam bulan terhitung 8 Februari tenggat 5 Agustus 2021. (Ant/OL-1)

Scroll Up